REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi, menilai pola presiden terpilih Joko Widodo merekrut calon menteri tidak ubahnya seperti kontes akademia.

"Bagi saya pola Jokowi melakukan rekruitmen calon menteri dengan melibatkan partisipasi publik melalui jajak pendapat tidak ubahnya seperti kontes akademia," kata Ahmad Atang, di Kupang, Selasa.

Menurut dia, pola tersebut di satu sisi karena Jokowi ingin memberikan tanggung jawab kepada publik untuk menentukan siapa yang layak menjadi pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan berdasarkan perangkingan dukungan.

Namun pada saat yang sama, langkah Jokowi tersebut justru memperlemah hak prerogatif yang secara hukum dan politik mutlak berada di tangan presiden dalam menentukan figur yang layak untuk menjadi menteri.

Bahwa Jokowi mempunyai hak untuk memilih dari sekian banyak masukan, namun Jokowi tidak mempunyai kebebasan mutlak.

"Pola ini sebuah menurut hemar saya sebagai bentuk distorsi kekuasaan yang sedang dipraktikan oleh Jokowi," katanya.

Dia mengatakan, jika keinginan Jokowi sama dengan keinginan publik, maka sedikit saja seorang menteri salah dalam menentukan kebijakan, justru publik dianggap telah melakukan kesalahan.

Apakah ini sebuah bentuk pengalihan masalah dari presiden kepada rakyat di kemudian hari, katanya dalam nada tanya.

Karena itu, publik harus benar-benar paham agar kelak, pemerintahan Jokowi tidak mengalihkan persoalan kepada rakyat karena pemerintahannya salah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika