REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menginginkan agar partai berlambang beringin itu ke depan berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara.

"Mitra kritis pemerintah yang dimaksud adalah Golkar berperan sebagai kawan sekaligus lawan berfikir atau sparing partner pemerintah," kata Agung laksono dalam Diskusi Panel Nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Yogyakarta, Ahad.

Ia meyakini dengan berada di luar pemerintah, Partai Golkar akan lebih banyak berbuat untuk masyarakat serta mampu berperan aktif membentuk dan mewarnai kebijakan negara untuk kepentingan rakyat. Namun demikian, lanjut dia, meskipun berada di luar pemerintah, partai tersebut sebaiknya berperan sebagai penyeimbang yang konstruktif tanpa memiliki niat menggulingkan pemerintah.

"Lebih mengarah pada penyeimbang yang konstruktif atau penyeimbang yang berbasis kemitraan dengan tidak mengembangkan sikap kebencian atau permusuhan dengan pemerintah, apalagi ingin menggulingkan (pemerintah), bukan begitu," kata dia.

Menurut dia, dengan mengembangkan posisi demikian, Partai Golkar akan memiliki fungsi yang lebih fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan pemerintah. "Kalau keputusannya (pemerintah) bagus, cocok, dan sesuai dengan program prorakyat, dan memperkuat daya saing serta mencerdaskan bangsa ya harus kita dukung," kata dia.

Sikap kritis terhadap pemerintah, menurut dia, bukan berarti apriori sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Dengan langkah strategis itu, ia menambahkan, selain sebagai partai modern, Golkar akan tetap menjadi "the parties of ideas" yang dihormati dan disegani oleh pemerintah dan juga dicintai oleh rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika