REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan mengenai kemunduran sistem demokrasi di Indonesia jika kepala daerah ditentukan DPRD. 

Pernyataan ini muncul setelah adanya keinginan dari Koalisi Merah Putih agar pilkada dilakukan kembali seperti zaman Orde Baru.

"Ya jelas kemunduran, dong. Sudah kemarin dipilih rakyat masa sekarang enggak lagi," ujar Jokowi di Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Menurutnya, sistem pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan cerminan demokrasi yang baik dalam suatu negara. Sedangkan, jika dilakukan oleh DPRD, maka justru kembali ke sistem sebelumnya yang tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

"Ya kalo pilihan rakyat semua dari rakyat, calon pemimpin yang gak punya uang tapi disukai bisa menang," ujar Jokowi.

Dalam pembahasan RUU Pilkada, koalisi Merah Putih di DPR ingin agar pemilihan kepada daerah ditentukan oleh DPRD. Alasannya, karena melihat banyaknya politik uang yang terjadi di masyarakat saat menggunakan sistem pemilu langsung.

Tidak hanya itu, menurut Koalisi Merah Putih, konflik di masyarakat kerap terjadi akibat fanatik dengan salah satu calon. Terutama dari golongan menengah ke bawah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika