REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengapresiasi adanya surat edaran dari Sekertaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam dinilai sebagai langkah positif.

“Memang harus ada kejelasan agar tidak ada oknum yang berinteraksi mengatasnamakan rumah transisi," katanya, Jumat (5/9).

Ia menegaskan hingga saat ini belum melakukan pertemuan dengan pihak kementerian teknis. Karena untuk berkoordinasi mereka harus meminta izin kepada tiga menko sesuai bidang yang ingin dibahas. Rencananya, baru pada pekan depan tim transisi mendapatkan agenda bersama Menkopolhukam, Djoko Suyanto.

Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal pun menghormati kebijakan Dipo Alam melalui surat edarannya. Menurutnya, dengan adanya surat tersebut, komunikasi bisa lebih terarah dan bersifat formal. Sebab, Presiden SBY sendiri memang mengarahkan agar tim ini bertemu lebih dulu dengan menko dan mensesneg.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Jokowi periode 2014-2019.

Dijelaskan Dipo, surat edaran itu dibuat karena ada orang yang mengaku sebagai anggota tim transisi datang sendiri ke BUMN strategis dan menteri-menteri. Meski tujuannya untuk berkoordinasi, namun mereka tidak diterima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika