REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto prihatin terkait kasus yang menimpa Menteri ESDM Jero Wacik. Karenanya, kasus itu harus menjadi pembelajaran bagi PDIP dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan. 

"Kami prihatin, karena lagi-lagi terkait persoalan korupsi masuk dalam lingkaran kekuasaan itu," tutur Hasto kepada Republika, Kamis (4/9).

Padahal, menurutnya, upaya pemberantasan korupsi sudah melibatkan KPK, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya. Namun masih saja terjadi lagi dan belum menjadi efek jera.

Karenanya, menurut Hasto, ini menjadi pembelajaran bagi PDIP yang akan memegang tampuk kepemimpinan ke depan. Bagaimana pun pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas yaitu keteladanan pemimpinnya. 

Sehingga dibuat sistem yang akan mengingatkan pejabat strategis mendatang. 

Menurutnya, kasus korupsi tidak memandang bulu. Mulai dari kalangan akademisi, anggota DPR, atau pun pejabat pemerintahan. Karenanya, perlu adanya satu kesatuan sistem pencegahan korupsi. 

Itu termasuk sistem pemerintahan yang transparan dan terbuka. Serta fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Secara periodik pun harus dilakukan pencegahan sehingga pejabat negara tidak korupsi.

Ke depan, ujar dia, Jokowi harus mengupayakan sistem integritas nasional yang berkaitan dengan mentalitas dan penegakan hukum. Selanjutnya, diperlukan adanya upaya pemiskinan dan sanksi hukum untuk pejabat negara yang terlibat korupsi. 

Pertimbangannya, tuturnya, korupsi sudah tidak dapat ditoleransi. Bahkan telah menjadi masalah terbesar bangsa disusul kasus bencana alam, kenaikan harga bahan pokok, dan infrastruktur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika