REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi mengatakan proses komunikasi tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membahas hal teknokratis. 

Hal itu sebagai upaya memudahkan proses transisi dari pemerintahan SBY-Boediono kepada rezim Jokowi-JK.

"Pembicaraan antara pemerintahan SBY dengan timnya Jokowi bagian dari komunikasi yang sifatnya ke arah teknokratis urusan pemerintahan. Artinya dia sharing saja ke tim transisi Jokowi-JK untuk membantu proses transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi," kata Haryadi saat dihubungi Republika, Kamis (28/8).

Komunikasi tersebut membicarakan hal apa saja di masing-masing kementerian yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Selain itu, masalah di masing-masing kementerian. Termasuk masalah Indonesia secara makro saat ini yang sedang diatasi dan kesinambungannya ke depan. 

"Termasuk soal ketersediaan finansial yang terbatas. Tidak tercapainya target penerimaan pajak yang mengakibatkan penurunan subsidi di berbagai bidang," imbuh dosen Ilmu Politik Unair tersebut.

Selain itu, hal yang pasti dibicarakan yakni soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Sebab, APBN 2015 menjadi kewenangan DPR pada masa pemerintahan SBY-Boediono. 

"RAPBN 2015 sudah diajukan sehingga ada keterbatasan ruang gerak pemerintahan Jokowi atas struktur APBN yang ditetapkan itu," ujarnya.  

Ia menilai, isu perampingan kabinet tak menjadi pembahasan dalam proses komunikasi tim transisi tersebut. "Tidak dalam konotasi itu, itu prerogatif Jokowi," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika