REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra masih belum membahas secara resmi langkahnya terkait pemilihan pimpinan DPR/MPR periode 2014-2019. Karenanya partai berlambang kepala burung Garuda itu masih belum menentukan bakal calon yang akan diusulkan.
"Kalau keputusan resmi belum. Hampir semua partai belum memutuskan secara resmi," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada Republika, Rabu (27/8).
Sampai hari ini, menurut dia, partai hanya baru bisa berpatokan pada ketentuan dalam revisi UU MD3. Sesuai dengan aturan yang ada, masing-masing partai dapat mengajukan calon pimpinan.
Namun, menurut dia, masih ada ketidakjelasan terkait persoalan sistem paket sesuai apa yang dituangkan dalam aturan anyar itu. Karenanya, akan ada pembahasan lebih lanjut dalam tata tertib DPR. "Kalau sudah disepakati kan jadi tatib (tata tertib)," kata dia.
Pernyataan Desmond itu berbeda dengan anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Martin Hutabarat. Martin sebelumnya mengindikasikan partainya tidak akan mengajukan kader untuk menjadi calon pimpinan di parlemen dan memberikan kesempatan pada partai lain.
Terkait hal ini, Desmon mengatakan, belum ada keputusan resmi. "Mencalonkan atau tidak tergantung nanti, sesudah pelantikan 1 Oktober," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Namun Desmond melihat Gerindra pun mempunyai figur yang dianggap layak untuk mengisi pimpinan di parlemen. Misalnya wakil ketua umum DPP Fadli Zon dan sekjen Ahmad Muzani.
Menurut dia, kedua sosok itu memenuhi syarat terkait kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap partai. Jika akhirnya mengajukan calon, maka pilihan Gerindra tak akan jauh dari kedua elite partai tersebut.
Untuk posisi yang diincar, Desmond menilai akan bergantung pada kesepakatan yang terjadi antara fraksi partai. Karena sistem paket, maka akan ada lobi tertentu untuk menentukan posisi.
Gerindra sejauh ini masih yakin akan koalisi Merah Putih. Namun untuk sikap partai lain, Desmond tidak ingin mewakili untuk berkomentar. "Kalau itu jangan ditanya ke Gerindra," kata dia.
Menuju prosesi pemilihan pimpinan DPR/MPR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar porsi 10 kursi pimpinan dibagi merata pada semua partai yang ada di parlemen. PKB itu berharap pemilihannya berlangsung tanpa melalui voting.
Desmond menilai usulan itu sah-sah saja apabila yang berlaku tetap hasil revisi dalam UU MD3. Sementara itu, PDI Perjuangan tengah berusaha menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Kontitusi (MK).
Dalam pilpres 2014, PKB dan PDIP sama-sama mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Desmond melihat ada kontradiksi.
"PKB misalnya usul dibagi rata, tentu PKB tidak keberatan dengan Undang-Undang MD3. Tapi kenyataannya kan mereka keberatan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika