REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, demonstrasi damai pada Jumat (4/11) merupakan bentuk kerinduan masyarakat atas penegakan hukum. Menurutnya, proses hukum tetap membutuhkan dukungan politik yang cukup.
"Demonstrasi pada Jumat menunjukkan ekspresi tuntutan masyarakat agar proses hukum ditegakkan. Ini mencerminkan kerinduan masyarakat untuk tegaknya proses hukum. Orang merindukan hukum, merindukan keadilan," ujar Margarito usai diskusi bertajuk 'Setelah 411' di Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).
Dia melanjutkan, dukungan Presiden sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Sebab, Margarito menilai proses hukum di Indonesia tidak sepenuhnya otonom. Hukum masih membutuhkan dukungan politik sebagai jaminan prosesnya.
Karena itu, dirinya berpendapat sangat tepat jika kehadiran Presiden penting bagi para demonstran. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses penegakan hukum.
Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali, mengatakan ada pergeseran kekuatan dalam struktur komando umat Islam yang diekspresikan dalam demonstrasi pada Jumat. Aksi tersebut tidak menunjukkan adanya komando yang terpusat kepada organisasi Islam mapan.
Sebab, seperti diketahui, massa yang turun berada di antara dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah. Jumlah massa pun sangat banyak hingga mencapai ratusan ribu. Adapun kedatangan massa dinilai berada di luar kendali parpol maupun pihak tertentu.
"Ini bentuk perkembangan menarik, karena demonstrasi sempat berlangsung aman dan kondusif. Seandainya tidak terjadi kerusuhan pada malam harinya, maka kita akan benar-benar dipertontontakan suatu gerakan Islam yang selalu seiring dengan perkembangan demokrasi," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
