REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menjelaskan, konstelasi partai masih cenderung dinamis. Sehingga jangan ada komitmen oposisi yang terlalu berlebihan.
Sebelum pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Oktober nanti, ia yakin, ada beberapa parpol yang merapat ke pemerintah.
Ia pun meminta agar DPR jangan lagi menjadi 'stempel' atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Artinya perlu ada kritik dan masukan atas program yang akan berjalan.
Karena keberadaan parlemen yang kuat sangat dibutuhkan pada periode pemerintahan mendatang.
"Sebab, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak selalu benar. Makanya, kalau dinilai salah, jangan terus dibela. Namun saat benar harus mendapat dukungan," kata Manuarar di Jakarta, Sabtu (23/8).
Ia mengakui kalau Jokowi-JK tak mendapatkan dukungan yang besar di parlemen. Namun bukan berarti program yang mereka rancang menjadi terhambat.
Sebab, semua partai yang sekarang ini berada di legislatif tentu mempunyai visi misi yang hampir seragam. Yakni untuk kepentingan rakyat.
"Contohnya di Solo, parpol koalisi Jokowi memang minoritas. Namun sejumlah programnya tetap berjalan. Begitu juga di DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar tetap bisa diimplementasikan. Kalau untuk rakyat, pasti didukung," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika