REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik Koalisi Merah Putih berkomitmen tidak akan mengganjal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di parlemen. Sebagai oposisi mereka akan mengawal serta memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap rakyat.
Wakil Ketua DPP PAN, Drajad Wibowo mengatakan, keberadaan partai oposisi di parlemen bertugas melakukan chek and balance. Meski dari sisi jumlah di parlemen koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta lebih dominan, namun bukan berarti akan menggoyang Jokowi-JK.
"Kalau kebijakan pemerintah kami anggap prorakyat, kami pasti memberikan dukungan. Tugas oposisi di DPR adalah mengawasi, bukan untuk bentrok dengan pemerintah," kata Drajad di Jakarta, Sabtu (23/8).
Minimnya kekuatan koreksi dalam pemerintahan 10 tahun terakhir dinilai membuat kesenjangan di masyarakat. Sehingga menjadi tugas pasangan terpilih untuk membenahi agar kondisi itu agar tidak terus meningkat.