REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kisruh gugatan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak akan membuat masyarakat Indonesa terpancing untuk melakukan kerusuhan. Sebab masyarakat Indonesia semakin tahun bertambah dewasa dalam berpolitik.
Hal itu diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Budi Susilo Soepandji. Menurut Budi, kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia mengalami peningkatan.
"Kami sudah melakukan kajian. Hampir tidak mungkin masyarakat akan melakukan tindakan seperti itu,” ujar Budi menanggapi pertanyaan wartawan di gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (13/8).
Budi melanjutkan, gugatan kubu Prabowo-Hatta yang dialamatkan kepada MK telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendati demikian Budi mengatakan hal tersrbut berpotensi mengganggu stabilitas dalam waktu yang tidak panjang.
"Ya paling terganggu sebentar. Namun tidak akan mengganggu komponen bangsa yang vital," ujar Budi.
Budi juga mengimbau agar media tidak terlalu mengekspose kasus sengketa tersebut. Hal itu ditujukan agar masyarakat tidak terlalu terpancing untuk terlarut pada masalah tersebut.
Kepada kubu yang sedang bersengketa, Budi mengingatkan agar menjaga kesantunan dan tidak saling mengeluarkan ancaman.
Budi juga mengatakan KPU telah bekerja keras untuk menyelenggarakan Pemilu. Kata dia, KPU lebih banyak mendapatkan pujian daripada kritikan. "Secara garis besar, proses pilpres berjalan baik. Permasalahan hukum yang terjadi masih bisa dikontrol," tutup Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Lemhanas mengumumkan berupa pematangan wawasan kebangsaan bersama petinggi bangsa yakni DPR RI terpilih.
"Kegiatan tesebut bertujuan agar anggota DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang memiliki integritas terhadap ketahanan Nasional," ujar Deputi Pendidikan Pemimpin Tingkat Nasional, Leonardi kepada Republika, di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (13/8).
Kegiatan pertama berupa penggemblengan wawasan kebangsaan yang diikuti oleh anggota DPR RI periode sebelumnya yang terpilih kembali pada periode saat ini. Kegiatan kedua pembekalan dan pemantapan pimpinan tingkat nasional bagi anggota DPR RI yang baru.
Leonardi mengatakan, bahwa Lemhanas kegiatan ini telah diinisiasi sejak tahun 2012 berdasarkan diskusi yang dilakukan antara Lemhanas dan DPR RI terutama Komisi I.
Ikuti Whatsapp Channel Republika