REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 21 negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menyepakati kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pengembangan ilmu pengetahudan dan teknologi (Iptek).
Negara-negara APEC berkontribusi dalam menyumbang 55% Produk Domestik Bruto dunia, 59% populasi penduduk dunia, yang meliputi 52% luas permukaan bumi, dan lebih dari 70% sumber bencana di dunia. Akibatnya bencana besar di negara-negara APEC, dapat berpengaruh pada mata rantai ekonomi dunia, seperti banjir di Thailand dan tsunami Sendai.
Iptek dinilai dapat berperan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana, baik saat pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana. Negara-negara APEC menggelar APEC Senior Disaster Management Officials Forum di Beijing pada 11-12 Agustus 2014 dengan tema "Penguatan iptek dalam pengurangan risiko bencana".
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi. Dody memaparkan pengalaman Indonesia menerapkan iptek dalam penanggulangan bencana. Indonesia mengusulkan agar mengintegrasikan iptek dan kearifan lokal berbasis sosio kultur, disepakati dalam rekomendasi APEC.
"Masyarakat di daerah bencana banyak yang memiliki kearifan lokal sebagai bagian adaptasi risiko bencana yang ada. Bahkan Chili, Mexico, dan Filipina ingin meningkatkan kerjasama dengan BNPB dalam mengintegrasikan kedua hal tersebut," kata Dody, melalui rilis yang diterima Republika, Selasa (12/8).
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain, pertama, meningkatkan kepedulian bagi pengambil kebijakan melalui diseminasi pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis iptek. Kedua, memperkuat iptek dalam PRB, darurat dan pasca bencana melalui tukar informasi, iptek dan pengalaman yang disinergikan dengan kearifan lokal, sistem peringatan dini kerjasama riset, pertukaran para ahli, dan lainnya. Ketiga, meningkatkan investasi untuk iptek dan peran dunia usaha, dan sebagainya.
Rekomendasi tersebut akan dibahas bersama tingkat menteri sebelum pertemuan tingkat tinggi para kepala negara APEC pada Oktober 2014 nanti di Beijing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika