REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (Lakeda) Institute menyatakan idealnya tiga menteri dari Papua, jangan terlalu banyak menteri yang diusulkan.
Direktur Lakeda Institute Agustinus Kambuaya di Jayapura, Sabtu, mengatakan menteri yang pertama adalah menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Saya rasa menteri ini cocok untuk Papua dan harus orang setempat yang menjabat," ujarnya.
Memang selama ini sudah ada program maupun unit yang dibentuk untuk percepatan pembangunan Papua seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) namun dinilai warga masih belum mampan.
"Kita butuh orang Papua yang menjadi menteri di bidang itu biar mengerti dan memahami pembangunan di daerahnya," katanya.
Menteri kedua yang cocok dijabat oleh orang Papua adalah menteri yang mengurus soal korporasi sumber daya alam atau pengembangan sumber daya alam.
"Papua sangat kaya akan sumber daya alamnya sehingga butuh orang Papua yang mengerti dan memahami soal wilayahnya," ujarnya.
Dia mengatakan, jika berbicara soal kekayaan alam di Indonesia berarti hanya dua daerah yang kekayaan alamnya melimpah yakni Papua dan Kalimantan. "Sementara orang-orang yang mengurus kekayaan alam tidak terlalu mengerti dan memahami substansi masalah," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, menteri ketiga yang juga harus dari Papua adalah menteri lingkungan hidup. "Menyangkut menteri lingkungan hidup, kita bisa mengusulkan orang yang baru atau juga mempertahankan pak Prof. Dr. Baltazar Kambuaya yang saat ini masih menjabat menteri lingkungan hidup," katanya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura itu menambahkan, meskipun banyak pihak keinginan demikian namun kembali pada keputusan presiden. "Kita tidak bisa langsung menentukan orang-orang yang diusulkan itu lah yang harus menjabat menteri,"ujarnya.