REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di jalan tol dinilai memberatkan pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang transportasi. Penghapusan ini akan mengganggu kinerja perusahaan transportasi.
"Tentu ada dampaknya. Selisih harga BBM bersubsidi dengan yang tidak disubsidi cukup besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Cipaganti Citra Graha Tbk Toto Moeljono kepada Republika, Rabu (6/8).
Dampak ini akan terlihat pada beban operasional perseroan. Bagi perusahaan transportasi, konsumsi BBM adalah hal yang utama di samping kendaraan dan layanan. Secara umum, konsumsi BBM berkontribusi sampai 20 persen terhadap biaya operasional.
Sebagai perusahaan yang sudah terbuka, perseroan tentu berupaya menjaga pertumbuhan kinerja. Penghapusan BBM subsidi di jalan tol ini memunculkan opsi penaikan harga tiket. "Kami sedang menghitung berapa kenaikannya," kata Toto.
Meskipun dinilai memberatkan, perseroan tetap mengikuti dan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Namun, perseroan mengharapkan pemerintah mempertimbangkan penghapusan BBM subsidi ini, apakah hanya terjadi di jalan tol atau juga berlaku untuk moda transportasi lain seperti kereta api atau kapal laut.
Sebagai perusahaan transportasi penghubung Jakarta-Bandung, perseroan cukup bergantung pada jalan tol. "Kalau kereta tidak berlaku, habislah kami," kata Toto.