REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gunung Sinabung kembali meletus disertai awan panas guguran, lava pijar, dengan jarak luncur 4 km ke arah selatan pada Sabtu (12/7) pukul 23.05 WIB. Lama letusan 267 detik. Hujan abu terjadi di beberapa tempat di Karo. Tidak ada penambahan jumlah pengungsi akibat letusan tersebut.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) melalui keterangan persnya, Ahad (13/7) menjelaskan, saat ini masih terdapat 14.130 jiwa (4.392 KK) sebagai pengungsi terdiri dari 10.447 jiwa (3.143 KK) di 23 titik penampungan dan 3.683 jiwa (1.258 KK) di rumah sewa.
Tujuh desa dan satu dusun masih harus mengungsi sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) adalah 3 desa di radius kurang 3 km yang harus direlokasi yaitu dari desa Simacem, Sukameriah, dan Bekerah dengan jumlah penduduk 1.212 jiwa (354 KK), dan 4 desa dan 1 dusun di radius 3-5 km di mulut bukaan kawah yaitu Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, Kutatonggal, dan Dusun Sibintun sebanyak 2.142 jiwa (654 KK).
"Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah memerintahkan penangan pengungsi dapat dituntaskan secara cepat bersama Pemda Sumut dan Karo. Sejak 25-5-2014 tanggung jawab penanganan Sinabung telah diserahkan kepada Gub. Sumut karena masalah ditangani saat ini adalah masalah rutin penanganan pengungsi," jelasnya.
Agar pengungsi tidak lama tinggal di pengungsian maka disewakan rumah dengan biaya Rp 300 ribu/bulan/KK, lahan pertanian dengan biaya Rp 2 juta/KK/tahun, dan diberi jadup. Ini semua atas inisiatif pengungsi. Saat ini ada 3.683 jiwa (1.258 KK) yang telah tinggal di rumah sewa.
Pengungsi yang belum mau pulang, lanjutnya, mereka baru bersedia pulang apabila atap-atap rumah yang rusak telah diperbaiki.
"Total dibutuhkan 230 ribu lembar seng untuk perbaikan tersebut. BNPB telah mengirimkan 100 ribu lembar seng senilai Rp 9 milyar. Kekurangan yaitu 130 ribu lembar seng senilai Rp 13 milyar akan dibiayai APBD Karo dan APBD Prov Sumut," katanya.
Namun hingga saat ini APBD Karo belum disahkan DPRD Karo, sedangkan dari Prov Sumut masih menunggu APBDP yang akan diusulkan September 2014 nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika