REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melakukan Safari Ramadhan ke kawasan Jakarta Timur, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' menyempatkan sambangi kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang, Jakarta Timur. Sampai di jembatan KBT, pria yang kerap disapa Ahok itu langsung menemui pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar KBT.
Kedatangan Ahok secara tiba-tiba pun langsung disambut riuh pedagang yang kemudian membuat barisan di sekeliling Ahok. Di hadapan para PKL, Ahok mensosialisasikan penarikan retribusi autodebet terhadap PKL.
Ia mengatakan para PKL nantinya akan didaftarkan secara resmi dan diberi tanda pengenal PKL. Gunanya, selain sebagai tanda pengenal, kartu yang terintegrasi dengan Bank DKI tersebut juga nantinya digunakan untuk menarik retribusi dari PKL.
"Nanti Bapak-bapak sama Ibu-Ibu, punya kartu pengenal kayak gini,yang penting semua terdaftar sebagai KTP DKI," kata Ahok sambil menunjukkan Kartu Pengenalnya, Jumat (11/7).
Ahok juga mengungkapkan dengan sistem penarikan retribusi tersebut, diharapkan dapat menekan penarikan liar. Karena selama ini, penarikan retribusi PKL dengan menggunakan karcis dinilai sering menimbulkan penyelewengan.
"Nanti bayar ke kami, kan kami preman yang baru," kata Ahok.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menerapkan ujicoba penarikan retribusi noncash melalui autodebet terhadap pedagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta. Penerapan ujicoba akan diatur sepenuhnya oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP). Besaran retribusi berkisar antara Rp 4 ribu-6 ribu.
Hal tersebut merupakan ide dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, untuk mencegah premanisme. Sebab, dalam penarikan retribusi PKL secara manual sering ditemukan penyelewengan tarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika