REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai seharusnya para pedagang kaki lima (PKL) taat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Pedagang itu seharusnya lebih taat kepada Pemprov DKI Jakarta, terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, bukannya malah taat pada koordinator liar yang ada di lapangan (preman)," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa(1/7).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, terus bertambahnya jumlah PKL di wilayah Kota Jakarta disebabkan masih banyaknya warga yang berminat membeli dagangan di PKL.
"Kalau tidak ada warga yang membeli dagangan di PKL, maka tidak ada lagi PKL yang membuka lapak di sembarang tempat. Sehingga, PKL bisa lebih tertib, seperti di Singapura," ujar Ahok.
Ahok menuturkan keberadaan PKL di trotoar jalan tidak jadi masalah, asalkan trotoar tersebut cukup lebar sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan PKL-nya juga harus patuh pada aturan Pemprov DKI Jakarta.
"Di Singapura itu trotoarnya lebar dan PKL boleh jualan disitu. Itu sudah ada aturannya. Kalau di Jakarta, pasti ada saja yang mengkoordinasikan para PKL itu, akibatnya pedagang lebih patuh sama koordinator dari pada sama Pemprov," tutur Ahok.
Karena itu, Ahok mengungkapkan salah satu solusi alternatif yang disiapkan Pemprov DKI, yaitu memindahkan para pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan ke tempat penampungan.
Alternatif lainnya, sambung dia, yaitu saat ini pihaknya tengah menyusun peraturan baru yang mewajibkan para PKL membayar uang sewa lapak kepada Pemprov DKI.
"Jadi, nanti kita atur siapa saja PKL yang boleh berjualan di suatu wilayah. Kemudian, kita siapkan lapak-lapak untuk disewakan. Kalau pedagang tidak bayar, maka tidak boleh berdagang lagi disitu dan izinnya kita cabut," ungkap Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika