REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemecatan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar H Nusron Wahid terasa mengikuti selera pimpinan. Bukan mengikuti peraturan partai.

"Karena itu, kalau Nusron menggugat pemecatan dirinya dari Golkar itu wajar. Sebab prosesnya tidak mengikuti peraturan yang ada," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu, Kamis (26/6).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi pemecatan tiga kader Golkar dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Yaitu, ketua DPP Agus Gumiwang Kartasasmita, wakil bendahara Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh.

Ketiga pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan keanggotaannya.

Menurut Hasyim, mestinya JK dan Luhut Panjaitan dipecat terlebih dulu. Karena JK mencalonkan diri dalam pilpres dan Luhut Panjaitan adalah tim sukses Jokowi-JK.

"Sebanyak 243 ribu suara yang diraih Nusron untuk kursi DPR merupakan suara terbanyak di lingkungan Golkar dan suara sebanyak itu pasti dari kaum nahdliyyin. Karena Nusron adalah kader NU yang kini menjabat Ketua Umum PP GP Ansor," ucapnya.

Namun, kata Hasyim, jika Nusron menjadi korban ketidakadilan politik, maka dia masih bisa kembali ke PKB.

"Saya dukung Nusron, kalau ternyata ikut tetangga itu lebih sengsara daripada di 'rumah besar' NU sendiri. Karena anak muda seperti Nusron itu tidak selayaknya semangatnya dipatahkan oleh yang tua-tua," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika