REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris bereaksi keras terhadap keputusan DPP yang memecat tiga orang kader lantaran berbeda sikap politik.
Fahmi menyebut pemecatan yang dilakukan DPP Golkar tidak sesuai aturan partai. "Keputusan itu ilegal!," kata Fahmi saat dihubungi Republika, Rabu (25/6).
Fahmi mengatakan, DPP tidak bisa sembarang memecat kader yang berbeda sikap politik. Melainkan harus lebih dahulu menempuh sejumlah mekanisme yang sudah ditetapkan partai. Seperti menyampaikan surat peringatan sampai tiga kali hingga pemanggilan kader untuk diklarifikasi.
Fahmi yakin DPP tak menempuh mekanisme aturan partai. "Kalau masih berbeda baru dipecat," ujar anggota Dewan Pertimbangan Golkar itu.
Persoalan lain, kata Fahmi, UU Politik menyebut pemecatan terhadap kader hanya bisa dilakukan melalui mahkamah partai. Bukan keputusan individu pimpinan partai.
"Jadi pemecatan ini bertentangan dengan AD/ART Golkar mau pun dalam UU Politik," kata mantan aktivis HMI itu.
Dari sisi politik, keputusan memecat kader jelang pilpres tak akan efektif menyolidkan partai memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebaliknya, pemecatan itu justru akan menguatkan kader lain untuk melawan dan mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Perkiraan saya kader Golkar pendukung Jokowi-JK bertambah dari 60 persen menjadi 70 persen," ujar Fahmi.
Sebelumnya DPP Partai Golkar memecat tiga orang kader mereka. Yaitu, Agus Gumiwang Kartasasmita, Poempida Hidayatullah, dan Nusron Wahid. Ketiganya dipecat sebagai kader sekaligus anggota DPR lantaran tidak mengikuti keputusan partai mendukung Prabowo-Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
