REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemangkasan APBN sebesar Rp 43 miliar memengaruhi jalannya proyek di sejumlah kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan harus menunda banyak proyek.

Menurut Kepala Divisi Sekretariat KPEI, Dodi S. Riyadi, sektor infrastruktur menjadi sektor yang paling terpengaruh dampak dari pemangkasan ini. ia menjelaskan proyek yang sudah terlanjur berjalan akhirnya terpaksa dilakukan adendum.

Disinggung mengenai keefektifan pemangkasan APBN, hal itu kembali ke kebijakan masing-masing kementerian dalam menyusun anggaran. “Tentunya kondisi tersebut akan menimbulkan dampak terhadap masing-masing kementrian. Misal yang tadinya akan membangun jalan misalnya 1000 km jadi harus dipotong 500 km,” kata Dodi ditemui di sela-sela Seminar Nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI), Kamis (16/05),

Namun, untuk proyek-proyek prioritas seperti pembangunan dan maintenance jalan di Pantura tidak akan dikurangi.

Kemenko perekonomian sendiri tidak memangkas anggaran belanja pegawai. Dodi menambahkan, Kementerian Koordinator Ekonomi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 60 persen sebagai konsekuensi dari pemangkasan APBN. “Acara-acara seremonial yang tadinya diagendakan keluar, kini dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan di lingkungan kantor,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika