REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, berpendapat serangan-serangan politik yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik calon presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014 merupakan serangan 'by design' dan sistematis.
"Ada 'tangan-tangan berkuasa' yang dengan pelbagai cara berusaha menjatuhkan nama baik Jokowi," kata Muradi yang juga sebagai Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Rabu (18/6).
Muradi mengatakan, dua usaha nyata menjegal Jokowi menjadi presiden, di antaranya dugaan pengerahan tentara Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menghasut masyarakat Indonesia supaya memilih Prabowo Subianto pada 9 Juli mendatang.
Contoh nyata lainnya dari upaya untuk mendelegitimasi Jokowi adalah penyebaran isu SARA melalui Tabloid Obor Rakyat di pondok-pondok pesantren, yang seluruh isinya berisi fitnah terhadap Jokowi.
"Ini by design dan dikondisikan. Pengkondisian yang sistematis," katanya.
Muradi mengatakan, korupsi dan SARA merupakan dua isu yang biasa digunakan dalam arena politik untuk mendelegitimasi seorang tokoh besar seperti Jokowi. Dua isu tersebut, lanjut Muradi, terus diarahkan kepada Jokowi sejak dideklarasikan menjadi kandidat presiden.
Salah satu serangan politik yang terus dikembangkan di masyarakat adalah mengaitkan Jokowi dalam kasus Transjakarta. Yang terbaru, kata Muradi, beredarnya fotokopi yang seolah transkrip percakapan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief yang isinya seolah-olah meminta agar Jokowi tidak dikaitkan dalam kasus Transjakarta.
"Beredarnya transkrip percakapan itu, tanpa rekaman, semakin menguatkan adanya upaya sistematis untuk mendelegitimasi Jokowi melalui kasus Transjakarta," kata Muradi.