REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON -- Jalur Cirebon-Bandung, Jawa Barat, mengalami kerusakan parah di berbagai titik. Organda wilayah Cirebon pun menilai gubernur mandul dan dituntut bertanggunjawab atas kerusakan tersebut.

''Gubernur tidak berani menindak para pelanggar aturan (mengenai pembatasan tonase muatan kendaraan) yang dibuatnya sendiri,'' ujar Koordinator Daerah Organda Wilayah III Cirebon, Karsono, Senin (16/6).

Karsono menjelaskan, gubernur telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22/2010 yang membatasi tonase muatan maksimum bagi angkutan truk yang melintas di jalur Cadas Pangeran. Berdasarkan aturan itu, batas maksimal muatan barang yang diperbolehkan melintas maksimal delapan ton untuk truk dua sumbu dan maksimal 26 ton untuk truk tiga sumbu. 

''Namun kenyataannya, sudah empat tahun pergub itu lahir, semua truk melanggar batas angkutan maksimal, dan dibiarkan melintas,'' keluh Karsono.

Karsono mencontohkan, ratusan truk bersumbu dua mengangkut batu bara dari Pelabuhan Cirebon ke Bandung setiap harinya. Padahal, muatan truk itu tidak kurang dari 30 ton.

''Akibat mandulnya pergub itu, kita semua ikut merasakan akibatnya,'' terang Karsono.

Dia menyebutkan, jalanan sepanjang Cirebon-Bandung banyak mengalami kerusakan parah. Kondisi itupun berdampak pada timbulnya kemacetan panjang, waktu tempuh menjadi lebih lama dan kerusakan kendaraan.

Menurut Karsono, kerugian dari kondisi tersebut paling dirasakan oleh perusahaan otobus bersama awak kendaraannya. Pasalnya, jumlah penumpang saat ini menurun drastis.

''Orang jadi malas naik bus karena waktu tempuh Cirebon-Bandung sekarang bisa sampai 12 jam,'' keluh Karsono.

Saat ini, terang Karsono, jumlah penumpang bus hanya sekitar enam sampai tujuh orang. Padahal, kapasitas penumpang bus sekitar 50 orang.

''Sebagai pemimpin, gubernur harus memiliki keberanian. Tanpa memiliki modal itu, bukan pemimpin namanya,'' tandas Karsono dengan nada emosi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika