REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Sejumlah elemen masyarakat meminta pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) disahkan sebelum pelaksanaan pilpres. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk pemekaran Sukabumi sudah terpenuhi.
“Idealnya, pembentukan DOB KSU sebelum pilpres,’’ ujar Koordinator Forum Silaturahmi Masyarakat DOB Kabupaten Sukabumi Utara Pro Pemekaran, Wilda Topan kepada wartawan, Ahad (15/6).
Forum Silaturahmi Masyarakat DOB merupakan lembaga swadaya yang terdiri dari sejumlah elemen seperti unsur organisasi masyarakat, profesional, LSM dan tokoh masyarakat.Bila tidak dipenuhi, lanjut Wilda, maka warga mengancam akan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilpres 9 Juli mendatang.
Tuntutan ini dinilai wajar karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam undnag-undang semuanya telah terpenuhi.Terlebih lanjut Wilda, aspirasi pemekaran Sukabumi sudah disuarakan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, prosesnya baru bisa dilakukan pada 2014.
Wilda mengatakan, pemekaran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selama ini pelayanan tidak maksimal karena wilayah yang terlalu luas.
Seperti diketahui wilayah Sukabumi merupakan kabupaten terluas se Pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu lanjut Wilda, proses pemekaran harus diprioritaskan pemerintah. Warga khawatir ketika terjadi pergantian pemerintahan maka proses pemekaran menjadi terhambat.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Sukabumi, Cece Supena mengatakan, pemkab belum menerima jadwal persidangan dari DPR RI untuk mengesahkan RUU pemekaran Sukabumi. Sebelumnya, pembentukan DOB KSU sudah mendapatkan persetujuan dari DPD RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
