REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyebut pemerintah salah orientasi. Kebijakan pemerintah saat ini pun diangap tidak dapat memajukan aspek kelautan Indonesia.
"Karena mereka yang ada di pemerintahan tidak membuka wawasan untuk mengatakan saya adalah anak pelaut. Orientasi salah kalau kita mengikut ke benua-benua itu. Kita ini orang maritim, kok orientasinya selalu masuk, itu akibat penjajahan, lho," katanya, Rabu (11/6).
Selain itu, ia menganggap pemerintah menutup mata pada kenyataan keamanan kelautan. Padahal kenyataannya sudah jelas. Banyak yang sudah berbicara mengenai seberapa banyak ikan tuna yang dicaplok pihak luar.
"Omong kosong kalau menurut saya yang sudah penuh pengalaman ini, kalau berkumpul mendengarkan seminar itu kertas belaka yang tidak pernah dipergunakan dengan baik" katanya.
Ia juga menilai selama 10 tahun terakhir aspek kelautan Indonesia terus mengalami penurunan. Misalnya, potensi laut tidak dimanfaatkan dan diolah dengan baik bagi kesejahteraan rakyat.
Begitu juga nasib nelayan yang hingga kini belum sejahtera. "Ketika saya jadi presiden, kami tidak pernah lupa dengan nelayan," ujarnya.
Ketika menjabat, Megawati mengatakan, telah mencanangkan beberapa program. Seperti pabrik es mini yang mempermudah nelayan.
Namun pada pemerintahan sekarang program itu tidak dilanjutkan. Baginya, hal semacam itu adalah salah satu kelemahan bangsa. "Bagaimana kita mau maju ya, selalu mundur maju," kata dia.
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharief Cicip Sutardjo mengatakan, sejak 2010 hingga kini hasil laut semakin meningkat. Dulunya hasil laut hanya dibawah lima juta ton per tahun, kini telah mencapai 19 juta ton per tahunnya.
Begitu pun soal konsumsi ikan di masyarakat. Sejak 10 tahun pembentukan kementerian perikanan dan kelautan, awalnya tingkat konsumsi hanya 18 kg per kapita per tahun. Namun kini mencapai 35 kg per kapita per tahun.
Maka, menurutnya, dibandingkan dengan konsumsi daging yang hanya 2,5 kg per kapita, ikan sudah menjadi konsumsi yang tinggi untuk rakyat. "Ikan kontributor terbesar dalam food security dibanding daging, ayam," katanya.
Memang, katanya, pengontrolan pengawasan kemamanan laut masih cukup sulit. Indonesia saat ini hanya memiliki 27 kapal patroli. Kecepatan kapal pun tidak sebanding dengan pemancing ilegal yang masuk ke teritori negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika