REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Para pekerja seks komersial, mucikari dan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly Kota Surabaya meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun tangan menengahi konflik rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang.
Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Saputra, Rabu, mengatakan keterlibatan Komnas HAM dalam soal Dolly ini sangat tepat karena kebijakan penutupan tersebut mengabaikan HAM. "Salah satunya, tidak ada kejelasan nasib dan masa depan dari para PSK, mucikari dan juga warga jika lokalisasi ditutup," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga dianggap tidak serius dalam melakukan penutupan. Hingga saat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak pernah turun langsung berdialog dengan warga terdampak. Anehnya, lanjut dia, Risma malah meminta wakilnya, Wisnu Sakti Buana, yang berdialog dengan warga.
"Rencananya anggota Komnas HAM akan datang ke Dolly besok (11/6)," katanya.
Ia menjelaskan Komnas HAM dalam kesempatan ini akan menggelar dialog dengan PSK, mucikari dan juga warga terdampak. Dari dialog ini diharapkan mampu menampung aspirasi dan keluh kesah mereka yang dirugikan atas penutupan lokalisasi yang dibangun warga keturunan Belanda, Dolly Van Der Mart, ini.
Apalagi, lanjut dia, oleh warga setempat, pemkot dianggap sebagai pembohong karena tidak mampu merealisasikan janji-janjinya, misalnya pemberian kompensasi atas penutupan.
Selain mengggelar dialog dengan Komnas HAM, FPL juga menggelar pengajian yang digelar sekitar wisma Dolly. "Kami akan terus berjuang sampai ada keputusan bahwa Dolly tidak akan ditutup," katanya.
Tim Advokasi FPL, Anis, menambahkan sebelumnya dia sudah mengirim surat permintaan pada Gubernur Jatim Soekarwo untuk juga turun tangan menyikapi persoalan Dolly. Hanya saja, lanjut dia, surat tersebut tak kunjung mendapat jawaban dari orang nomor satu di Jatim tersebut.
Menurut Anis, Soekarwo harus turun tangan. Jika tidak, dikhawatirkan muncul konflik horizontal antara warga yang sepakat penutupan dengan yang menolak. "Jika pemkot tidak mampu mengelola kisruh yang ada di Dolly, maka akan timbul konflik horizontal. Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan muncul kebencian antarwarga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika