REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aplikasi peta yang dilurcurkan BIG (Badan Informasi Geospasial) diakui memiliki kemudahaan dan kelebih. Menurut Ketua Bappeda Jabar, Denny Juanda, dibandingkan dengan google map, penggunaan peta BIG sangat memudahkan petugas di lapangan.
Petugas di lapangan akan mudah mengoreksi kesalahan. Dengan peta ini, titik-titik yang dikoreksi tinggal dimasukan dan diubah dalam satu peta tersebut. “Atau tinggal dilaporkan ke Bappeda dan Pusat Data dan Analisa Pembangunan,” kata Denny, baru-baru ini.
Menurutnya penggabungan data ini dipuji oleh BIG sebagai terobosan yang memudahkan perencanaan serta pelaksaan pembangunan. Rencananya menurut Denny, setiap pembangunan di Jabar akan memakai satu peta yang dikeluarkan oleh BIG. “Misalnya membangun rutilahu, lokasinya dimana? Nanti dilihat tinggal di plot, jadi lebih transparan,” katanya.
Pemakaian peta ini, kata dia, memungkinkan seluruh proyek baik infrastruktur maupun yang terkait kesejahteraan sosial akan mengacu pada lokasi-lokasi yang tepat. Pemprov Jabar sendiri, sudah memulai memakai penggabungan data ini untuk program pengentasan kemiskinan. “Kami menangani kemiskinan berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial dari BPS yang diletakan di dalam ruang peta BIG. Tahun ini ada 30 ribu rakyat miskin dan sangat miskin,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kabiro Pengelolaan Barang Daerah Pemprov Jabar Dadang Suharto mengatakan pihaknya mulai 2014 ini juga akan mulai memasukan aset yang dimiliki Pemprov Jabar berupa tanah dan bangunan ke dalam satu peta terintegrasi.
Menurut Dadang, memasukan aset dalam peta ini dilakukan sambil pihaknya menuntaskan sertifikasi sekitar 4.000 bidang tanah yang dimiliki Pemprov Jabar. Ia menargetka, pada 2014 bisa memberikan sertifikat untuk 1.000 bidang tanah yang akan dilakukan mulai kuartal I-IV. “Nantinya aset-aset yang dimiliki akan disertai koordinat yang jelas, ini sudah mendesak dan penting,” katanya.
Pada tahun lalu, kata dia, Pemprov Jabar telah melakukan sertifikasi aset sekitar 1.091 bidang tanah sehingga total aset yang disertifikasi tahun ini bisa mencapai 2.000 bidang tanah, Kebanyakan, wujudnya terdiri dari bangunan, ataupun domain publik seperti trotoar jalan, irigasi dan sarana umum lainnya. “Saat ini kami terus inventarisir jumlah aset yang ada, pada 2014 ini diupayakan segera terintegrasi,” katanya. N Arie
Ikuti Whatsapp Channel Republika
