REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Netralitas polisi tidak hanya ditentukan ketika ia dilarang memilih, tapi juga bersikap agar tidak memengaruhi warga dalam memilih salah satu calon. Mabes Polri meminta agar anggota polisi tidak mempengaruhi warga untuk memilih capres tertentu.

''Jadi masalah memilih apa dan sebagainya itu merupakan hak individu warga negara, tidak boleh dipengaruhi siapapun. Itu adalah hak warga negara,'' ujar Kepala Biro Penmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Boy Raffi Amar, Jumat (6/6).

Ia menegaskan, anggota Polri bukan sebagai pemilih atau menyuruh warga untuk memilih. Tugasnya berkaitan dengan imbauan agar pemilu dapat berjalan damai di wilayahnya masing-masing. Babinkamtibmas yang menjadi garda depan Polri yang berhubungan dengan masyarakat harus mampu memosisikan diri dan menjaga sikap agar tetap netral.

Bahkan, Boy akan memerkarakan jika ada oknum perwira polisi yang memerintahkan babinkamtibmas untuk sekadar melakukan pendataan demi kepentingan suara salah satu capres. ''Jika ada anggota kepolisian yang missconduct, maka ada proses hukum yang bisa dilakukan terhadap anggota itu,'' kata dia.

Polisi sejatinya hanya mengajak masyarakat untuk pro terhadap pemilu damai. Pemilu bisa berjalan damai karena ada kerjasama antara masyarakat dan Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika