REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta yang juga menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengutarakan pandangannya terkait instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di Sentul, Bogor, Jabar, Selasa (3/6).
Dalam sambutannya, Presiden mempersilakan menteri yang sibuk dalam tim pemenangan capres dan cawapres untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Iya, kalau sibuk, oke mundur. Kalau gak sibuk gak apa-apa kan? Ukurannya kan sibuk," ujar Azwar kepada wartawan saat ditemui jelang mengikuti Rapat Konsolidasi Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (3/6).
Menurut Azwar, partisipasinya dalam struktur tim pemenangan tak lepas dari posisinya sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagai catatan, Azwar merupakan Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai. "Sekarang kita mengusung pasangan ini. Harus yang benar-benar (mendukungnya), semampu saya," kata Azwar.
Lebih lanjut, Azwar menyebut di sisa jabatannya dalam empat bulan ke depan, kementerian yang dipimpinnya tengah membuat fondasi demi keberlanjutan reformasi birokrasi. Hal itu, menurut pria asal Aceh ini, membutuhkan waktu dan tingkat tinggi.
"Jadi saya merasa empat bulan ini golden time untuk reformasi birokrasi," ujar Azwar.
Selain Azwar, kader PAN yang juga menjabat sebagai menteri dan tergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Sebagaimana Azwar, Zulkifli merupakan anggota dewan penasehat. Saat ditanya tanggapannya terkait instruksi Presiden, Zulkifli enggan berbicara banyak. "Yang lain saja, yang lain saja," kata Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
