REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap solid di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Namun menurutnya keselamatan negara adalah hal yang harus diutamakan.

"Ya kita masih tetap bagian daripada koalisi tetapi kita tentunya juga harus memikirkan bahwa keselamatan negara itu selalu yang kami utamakan ya, bahkan di atas kepentingan Partai Demokrat itu adalah nomor satu keselamatan negara," kata Amir saat dihubungi Republika, Jumat (19/4).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui suratnya kepada internal Partai Demokrat menginstruksikan kepada kader partainya yang berdinas di BPN untuk kembali ke Wisma Proklamasi, Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta. Amir membantah bahwa instruksi tersebut adalah instruksi untuk menarik diri Partai Demokrat dari BPN.

"Iya (bukan menarik diri dari BPN), karena dianggap serius kan, setiap langkah atau kegiatan yang berindikasi dapat melanggar konstitusi kita mundur dulu untuk kita berbicara," ujar Amir.

Dalam surat instruksinya tersebut, SBY meminta kepada para petinggi Partai Demokrat untuk memantau dari dekat perkembangan situasi politik yang terjadi di Tanah Air. Selain itu SBY ingin memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

"Apa yang melanggar konstitusi, itu kan mudah dijabarkan," tuturnya.

Sementara itu mantan menteri hukum dan HAM tersebut juga mengimbau kepada kedua seluruh pihak untuk menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tetap tenang dan tidak menyampaikan narasi-narasi yang membelah masyarakat.

"Itu kita hindari. Intinya di butir dua, tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang melanggar konstitusi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika