REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menjelaskan maksud dari instruksi Ketua Umum Partau Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beredar pada Kamis (18/4) malam. Ia membantah bahwa Partai Demokrat menarik kadernya yang bertugas di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Kalau kegiatan yang semalam itu yang ditarik itu agar kembali ke WP1 ke gedung kita gedung sentral, jadi kegiatan itu kembali diminta dulu untuk berkumpul di kantor DPP (Partai Demokrat)," kata Amir saat dihubungi Republika, Jumat (19/4).
Ia menjelaskan, bahwa setiap langkah serius yang akan diambil, Partai Demokrat selalu ingin membicarakannya terlebih dahulu di internal partai. Apalagi hal-hal yang berindikasi melanggar konstitusi.
Kendati demikian poin yang paling penting untuk disoroti bagi para kader Partai Demokrat adalah poin nomor dua. SBY dalam suratnya tersebut menginstruksikan kepada para petinggi partai untuk memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.
"Instruksinya yang pasti pertama tidak boleh terlibat dalam kegiatan yg melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi itu kan mudah dijabarkan," jelasnya.
Partai Demokrat mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan narasi yang membelah rakyat. Demokrat ingin rakyat tetap tenang menunggu hasil penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya beredar informasi berupa surat yang dialamatkan kepada Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di dalam surat tersebut tertulis instruksi untuk kembali ke Kantor DPP Partai Demokrat untuk berkoordinasi.
Berikut isi lengkap surat SBY kepada kadernya:
Dari : Ketum PD
Kepada :
1. Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian PD
2. Kawanbin PD
3. Kawanhor PD
4. Waketum PD Syarief Hasan
Tembusan : Dankogasma PD
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika