REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Vishnu Juwono menilai menteri yang menjadi tim sukses capres/cawapres sebaiknya mengundurkan diri, karena rawan politisasi birokrasi.
"Apabila para menteri tetap bersikeras dalam jabatannya sambil menjadi tim sukses maka bisa dipastikan kementerian yang dipimpinnya akan tersandera oleh kepentingan jangka pendek dari pimpinannya," kata Vishnu di Depok, Rabu.
Menurut dia dengan menjadi tim sukses maka akan terjadi 'conflict of interest' atau benturan kepentingan yang akan semakin sulit dibedakan saat para menteri tersebut mengunjungi daerah tersebut dengan menggunakan fasilias kementeriannya seperti, mobil dinas, pemanfaatan gedung pertemuan, penginapan yang dibayar melalui APBN dan fasilitas-fasiltas negara lainnya.
Selain itu lanjut Vishnu dari aspek kompetisi politik sehat juga tidak adil, karena para menteri tersebut dapat memanfaatkan status pejabat negaranya untuk mendapat perlakuan dan fasilitas sebagai tamu VIP dari para aparat birokrasi kementeriannya baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya yang digaji dan dibiayai oleh negara.
"Dengan kondisi demikian potensi politisasi terhadap birokrasi di kementerian yang dipimpin oleh para menteri yang ikut dalam Timses Capres maupun Cawapres akan semakin besar," ujarnya.
Lebih lanjut Vishnu mengatakan meskipun belum terdapat Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mewajibkan para menteri untuk mundur begitu bergabung dalam tim sukses capres dan cawapres, namun sebaiknya menteri=menteri yang masuk dalam timses capres serta cawapres mengundurkan diri dan fokus kepada kampanye.
Terlebih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengimbau para menteri yang terlibat dalam Timses tersebut untuk mundur dan fokus pada kegiatan kampanye pada hari ini. Vishnu mengatakan dengan waktu yang hanya praktis satu bulan intensitas kegiatan kampanye semakin meningkat.
Para Menteri yang masuk dalam times Capres dan Cawapres akan semakin disibukkan pada aktivitas politik dengan mengunjungi konstituen, mendampingi para Capres dan Cawapres, rapat konsolidasi pemenangan Timses belum lagi berbagai kegiatan kampanye lainnya.
Dikatakannya kegiatan kampanye politik tersebut akan menyita waktu sang menteri sebanyak 18=20 jam per hari. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa banyak untuk fokus dalam mempersiapkan kebijakan publik dari Kementerian yang dipimpinnya yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas.
Para Menteri tersebut dapat mencontoh Hatta Rajasa saat mengundurkan diri dari jabatan Menko Perekonomian untuk fokus maju sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto beberapa pekan lalu atau juga Gita Wirjawan yang mundur pada akhir Januari 2014 dari Menteri Perdagangan untuk fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden di Partai Demokrat.
Jusuf Kalla pun saat menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada 2004 mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjadi kandidat Wakil Presiden, sebelum akhirnya bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
