REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat karenanya pemimpin baru harus mampu mengembalikan kejayaan negeri bahari.
Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan laut adalah masa depan bangsa Indonesia, karenanya menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa.
Fakta hari ini, ia mengatakan menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemimpin nasional periode 2014--2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera.
"Khususnya bagi nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar dia.
Berdasar data Badan Pusat Statistik tercatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.
Padahal, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyiapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar 10.640 desa di Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp127,823 miliar pada tahun 2011 dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp1,17 triliun.
Keputusan Presiden 10 Tahun 2011 dan Inpres tentang Perlindungan Nelayan juga belum maksimal dijalankan, sejumlah peraturan yang ada belum mampu menciptakan rasa nyaman dan aman bagi nelayan tradisional, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dan jaminan hidup layak bagi keluarga nelayan masih sangat jauh dari harapan.
Ia mengatakan di sisi lain Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa justru masih mengimpor ikan dari negara lain. Bahkan, kontribusi kelautan Indonesia dari sektor perikanan hanya 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan Tiongkok, Korea dan Jepang dengan luas laut setengah dari luas laut Indonesia mampu memberikan kontribusi sektor perikanan sebesar 35 persen dari PDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
