REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pada masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang janji kampanyenya justru bisa membahayakan kondisi bangsa maupun rakyat dan tak bisa diwujudkan.

"Saya tetap konsisten sikap dan pandangan saya. Untuk pilih pemimpin negeri ini, kita harus persis tahu begitu terpilih apa yang dilakukan beliau, mau dibawa kemana negara kita ini, pemerintah yang dijalankan seperti apa," kata Yudhoyono dalam sebuah wawancara yang diunggah di situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta pada Rabu.

Ia meminta agar masyarakat bisa memahami bagaimana janji kampanye capres yang objektif dan bisa diwujudkan bukan sekedar "angin surga" atau hal yang sulit diwujudkan.

"Yang jelas saya dan rakyat tidak akan memilih seorang capres kalau tidak yakin bahwa apa yang dijanjikan itu bisa dilaksanakan, tidak terlalu muluk-muluk dan membawa manfaat nyata," tegasnya.

SBY mencontohkan ada capres yang mengatakan bila terpilih menjadi presiden akan menasionalisasi semua perusahaan asing di Indonesia. Disadari atau tidak, janji itu sulit dipenuhi. Bila pun bisa dipenuhi, hal tersebut tentu juga membawa konsekuensi ekonomi bagi Indonesia ke arah yang buruk.

"Saya ambil contoh. Untuk janji kampanye sekarang, ada yang bahaya. Misalkan kalau jadi presiden, semua aset-aset asing akan dinasionalisasi,'' kata SBY. ''Barangkali yang mendengar retorika seperti itu, wah ini hebat, tegas, nasionalime tinggi.''

''Tapi kalau kemudian jadi presiden, semua aset dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno dan Pak Harto. Hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di arbitrase. Lusa kita bisa kalah dan memporakporandakan ekonomi kita," katanya.

Yudhoyono mengatakan dirinya sepakat dan telah menjalankan pemahaman bahwa kerjasama dengan pihak asing harus menguntungkan rakyat dan pemerintah Indonesia. Kontrak-kontrak kerjasama juga harus mendorong agar bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.

"Dampaknya akan sangat dahsyat. Oleh karena itu, menurut saya, kalau memang ada capres yang bersikukuh nasionalisasi aset, saya tidak akan mendukungnya karena bisa membawa malapetaka pada ekonomi kita," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika