REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang menolak bertanggung jawab atas pemasangan dan pengawasan listrik di dalam Pasar Senen, mengundang kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak tepat.

Ia menjelaskan PLN, selaku otoritas terkait, hanya bertanggung jawab dalam mengawasi aliran listrik dari tiang atau gardu terdekat ke bangunan. Jika kabel tersebut sudah masuk kedalam bangunan, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.

Hal itu sejalan dengan penjelasan pasal 29 ayat 2 huruf b UU nomor 30 tahun 2009, yang mengatakan instalasi tenaga listrik milik konsumen adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

"Dari tiang terdekat ke gedung, itu tanggung jawab PLN. Tapi kalau sudah didalam gedung, itu tanggung jawab pemilik. Pasar Senen pengelolanya siapa? Kan PD Pasar Jaya, itu BUMD Pemprov DKI. Jadi kalau dibilang Pemprov DKI tidak bertanggung jawab, ya bertanggung jawab karena pengelola gedung. Kalau Jokowi bilang begitu, asbun (asal bunyi) nanti," kata Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (29/4).

Agus mencontohkan aliran-aliran listrik yang masuk ke rumah-rumah warga juga merupakan tanggung jawab penghuni rumah. Jika ada korslet di dalam rumah, maka penghuni rumah tersebut yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kabel-kabel listrik di Pasar Senen tak teratur sehingga korslet dan menyebabkan kebakaran. Dia pun menyerahkan tanggungjawab kepada PLN.

"Lihat saja di sana (Pasar Senen) kabel-kabelnya gimana. Kabelnya berseliweran di mana-mana. Standarnya sudah ndak bener. Itu kan kewenangan PLN, jadi tanya ke PLN. Masa Gubernur suruh ngurusin listrik," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika