REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai politik (parpol) di Indonesia menuju Pemilihan Presiden, identik dengan politik transaksional atau 'dagang sapi'. Koalisi transaksional dengan bagi-bagi kursi kepada partai politik akan berisiko menimbulkan korupsi politik. 

Jika koalisi dibangun berdasarkan transaksional, maka pemerintahan dinilai akan berjalan tidak maksimal. 

Koalisi seharusnya mengutamakan tujuan untuk membentuk pemerintahan dan parlemen yang kuat. Demikian dikatakan Wakil Sekjen NasDem, Willy Aditya. 

''Koalisi PDIP dan Nasdem sama-sama bertujuan membuat parlemen yang solid dan memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem Presidensial. Selain itu, ingin mengubah cara pandang koalisi yang bukan lagi bagi-bagi kekuasaan, tetapi melakukan perubahan restorasi bangsa Indonesia dan berbasis Trisakti,'' ujar Willy di Jakarta, Sabtu (26/4)

  . 

''Kita ingin menciptakan kultur berpolitik yang baru bahwa koalisi itu bukan mementingkan bagi-bagi kekuasaan di pemerintah. Biasanya, tawar menawar posisi kekuasaan dilakukan saat penjajakan koalisi, namun berbeda dengan NasDem dalam membagi kursi kekuasaan setelah menang Pilpres,'' tutur Willy.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan koalisi PDIP-Nasdem memiliki garis politik yang sama yaitu nasionalis. ''Secara ideologi PDIP-Nasdem memang sama, sehingga komunikasi keduanya cenderung mudah mencair karena sama-sama mengusung sebagai partai nasionalis,'' terang Hendri.

Hendri menilai PDIP dan Nasdem memiliki pandangan yang sama terkait model pemerintahan ke depan dengan membuang jauh-jauh model koalisi transaksional atau bagi-bagi kekuasaan. 

''Koalisi atau kerjasama PDIP dan NasDem ingin merubah koalisi transaksional, namun apakah partai lain bisa menerima pola kerjasama seperti itu. Mungkin yang bisa menerapkan koalisi tersebut,hanya PDIP dan Nasdem saja karena beberapa partai masih mengharapkan kekuasaan atau jabatan di kabinet,'' pungkasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika