REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan tentang perubahan pemanfaatan bus Transjogja. Pemkot optimistis segera memperoleh titik terang karena sudah melakukan komunikasi intensif dengan kementerian.
"Kami berharap, jawaban tertulis dari Kementerian Perhubungan bisa dikirim secepatnya ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Paling tidak, pekan ini atau pekan depan sudah ada jawaban dari kementerian," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Kamis (10/4).
Pemerintah Kota Yogyakarta melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk menanyakan perubahan nomenklatur penggunaan bus Transjogja dari angkutan umum massal menjadi angkutan untuk mendukung pelayanan publik. Bus tersebut rencananya digunakan untuk bus wisata dan bus sekolah.
Hari mengatakan, kementerian belum pernah memberikan jawaban secara tegas apakah perubahan nomenklatur penggunaan 20 armada bus Transjogja yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan tersebut diperbolehkan atau tidak.
"Dari jawaban lisan yang kami peroleh, kementerian selalu menyatakan bahwa penggunaan bus bantuan disesuaikan dengan isi berita acara hibah bus ke Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebagai angkutan umum massal," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hari, pihaknya menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan. "Dari informasi, surat tersebut sedang diproses di bidang hukum di kementerian," katanya.
Setelah surat tersebut diterima, DBGAD tetap akan melakukan kajian bersama instansi terkait khususnya Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta agar pemanfaatan bus bantuan itu tidak menyalahi aturan.
Seluruh bus bantuan kementerian yang pernah dipinjampakaikan sebagai armada Transjogja tersebut kini berada di Terminal Giwangan Yogyakarta dalam kondisi yang cukup baik.
"Ada beberapa armada yang mengalami kerusakan, itu wajar saja. Setiap kerusakan akan diperbaiki. Perawatan mesin juga dilakukan agar mesin bus tidak cepat rusak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika