REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur Brigjen TNI Achmad Yuliarto mengatakan pintu perbatasan RI-Timor Leste di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara, tetap dibuka saat berlangsung Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.
"Kami sudah minta untuk ditutup, tetapi hingga kini belum ada perintah dari Kementerian Luar Negeri untuk menutupnya," katanya di Kupang, Senin (7/4), ketika ditanya soal kemungkinan ditutupnya pintu perbatasan RI-Timor Leste pada Pemilu 9 April 2014, sama seperti di Wutung, perbatasan RI-PNG.
Jenderal berbintang satu itu mengaku telah mengajukan usulan kepada Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait untuk menutup pintu di perbatasan RI-Timor Leste, namun belum juga ada jawaban.
Penutupan pintu perbatasan itu dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran atau gangguan lainnya yang datang dari negara tetangga.
Dia mengaku, kemungkinan pelanggaran yang bisa terjadi yaitu, penggunaan hak suara oleh sejumlah warga yang tidak memiliki hak pilih di daerah dan negara ini, hanya dengan menggunakan KTP.
"Ini menurut kami memiliki potensi kerawanan tinggi, karena itu kami minta agar pintu perbatasan kedua negara ditutup untuk sementara waktu pada saat berlangsungnya pemilu," katanya.
Menurut Danrem Wirasakti, TNI akan lebih memperkuat pengawasan terhadap arus keluar masuk orang dan barang ke Indonesia melalui pintu utama di Mota Ain, guna mengantisipasi kemungkinan masuknya penyusup, saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Terhadap kesiapan personel yang disiagakan di batas negara yang masih berasal dari satu budaya dan turunan itu, Brigjen Yuliarto mengaku sudah sangat memadai dengan kekuatan 650 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste.
Selain itu, personel dari Kodim Atambua sebagai pelaksana pengamanan teritorial dan personel lain dari beberapa instansi terkait di pintu lintas batas.
Danrem mengatakan, secara keseluruhan, TNI di jajaran Korem 161/Wirasakti Kupang akan menyiagakan 1.200 orang personel atau 12 satuan setingkat kompi (SSK), jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Jumlah pasukan itu tersebar di setiap wilayah kepulauan ini dan akan membantu kepentingan kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif, termasuk untuk membantu mengamankan sejumlah kemungkinan terjadinya ancaman keamanan saat pemilu," katanya.
Terkait kondisi keamanan hingga H-2 pelaksanaan pemilu legislatif, Danrem Yuliarto mengaku masih sangat kondusif, karena tingkat kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi, untuk menjaga kondisi keamanan di lingkungannya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika