REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik Fadjroel Rahman menilai adanya kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut dia, presiden tidak mampu mendorong aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan rasuah itu.

Selama ini Fadjroel melihat hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang paling menonjol. "Ada dua yang betul-betul, yang saya sedih banget selama 10 tahun tidak dipakai untuk memberantas korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dua itu berada di tangan Presiden Republik Indonesia," ujar dia, dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (2/4).

Ke depan, Fadjroel mengatakan, presiden harus mampu memberdayakan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dua lembaga itu memang mempunyai kewenangan menangani kasus rasuah sebelum munculnya KPK. "Kegagalan SBY adalah tidak memberdayakan Kejaksaan dan Kepolisian," kata dia.

Fadjroel melihat KPK masih menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Ia menilai keberhasilan merupakan milik lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu. Namun, menurut dia, seakan ada klaim keberhasilan pemberantasan korupsi ittu menjadi milik pemerintah. "Berasal dari pemerintahannya, padahal itu adalah keberhasilan KPK," kata dia.

Menurut Fadjroel, presiden berikutnya harus bisa mengoptimalkan peran Kejaksaan dan Kepolisian terkait pemberantasan korupsi. Bahkan kalau perlu, ia mengatakan, ada perubahan regulasi sehingga kedua institusi itu menjadi lebih kuat. Ditambah lagi, menurut dia, adanya peran KPK. "Apabila tiga itu berjalan, akan menjadi trisula untuk perang melawan korupsi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika