REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG --Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia mengusut tuntas dugaan praktik mafia diat di balik hukuman mati terhadap sejumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.
"Dugaan keterlibatan mafia diat pada kasus Satinah semakin terlihat karena besaran diat yang diminta tidak masuk akal," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan pada konsep syariah Islam, diat harus dibayar dengan 100 ekor unta atau sebesar Rp3,2 miliar, bahkan pada kasus Satinah diat mencapai Rp21 miliar.
"Kami melihat adanya ketidakadilan dan kuat dugaan ada mafia diat yang bekerja," ujarnya didampingi artis yang juga duta Migrant Care Melanie Subono.
Dalam kesempatan tersebut, Migrant Care mengkritisi pemerintah Indonesia yang merespons negatif terhadap inisiatif proaktif yang datang dari masyarakat dan komunitas internasional terkait dengan upaya pembebasan Satinah dari hukuman mati.
"Pemerintah menganggap bahwa penggalangan solidaritas untuk pembebasan Satinah sebagai sebuah kegaduhan yang mengganggu proses negosiasi pembebasan Satinah," katanya.
Menurut dia, sikap reaksioner tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih sangat konservatif dalam melihat advokasi pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.
"Seharusnya pemerintah Indonesia bercermin bahwa sikap konservatif dan lamban dalam merespons kasus ancaman hukuman mati yang menyebabkan jumlah buruh migran Indonesia terus bertambah karena pemerintah tidak bisa mengawal, memberikan bantuan hukum, dan memainkan peran diplomasi dalam upaya pembebasannya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Anis, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia agar memberikan informasi secara jujur dan transparan mengenai perkembangan kasus ancaman hukuman mati terhadap Satinah.
"Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan kriminalisasi dan stigmaisasi terhadap Satinah sebagai pembunuh dan mempersonifikasikan kasus Satinah sebagai persoalan Satinah, bukan masalah bangsa, termasuk membangun komunikasi serta kolaborasi yang lebih terbuka dengan masyarakat yang selama ini melakukan upaya untuk pembebasan Satinah, baik penggalangan dana maupun solidaritas di berbagai tempat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
