REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah petugas membuat lubang-lubang di sebidang tanah yang rencananya bakal menjadi Waduk Marunda. Lubang-lubang itu nantinya bakal ditanami tumbuhan sebagai penghijauan.
Targetnya 100 batang pohon bintaro dan eukaliptus akan ditanam di lokasi tersebut. Instruksi penghijauan ini diterima dari Wali Kota Jakarta Utara melalui Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara.
“Baru pagi tadi dapat instruksi dari Kasudin, sekitar waduk segera dihijaukan,” ujar Teguh Wiyono, pegawai penyuluh dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara, Senin (17/3).
Pohon-pohon yang bakal ditanam di sana bukan sembarangan. Petugas bakal menguji agar sesuai dengan kondisi lahan yang dikelilingi perairan payau tersebut. Tantangan lain, di lokasi itu banyak terdapat kambing liar yang mengancam tanaman.
Sebenarnya, penanaman pohon itu tidak ada kaitannya dengan pembangunan Waduk Marunda. Kegiatan tersebut termasuk program penghijauan yang rutin dilakukan dinas. Tujuannya agar wilayah itu tidak terlalu gersang. “Pak Jokowi mungkin lihat tempat ini gersang perlu ada tanaman,” kata Teguh.
Setidaknya, membutuhkan tiga bulan tanaman-tanaman tersebut menaungi jalan menuju waduk. Teguh berkata, penanaman tersebut masih terbentur dengan mandeknya pembuatan waduk. Salah satu kendalanya, yakni pembebasan lahan.
“Kita bingung mana yang nantinya jadi jalur hijau mana bukan, nanti sudah telanjur ditanami waduknya sampai sini,” ujar Teguh mengeluh.
Pada hari yang sama, 14 kendaraan berat mulai bekerja mengeruk lahan di Kampung Bambu Kuning, Marunda, Jakarta Utara. Padahal, sekitar 500 rumah dan empang seluas 56 ha di wilayah yang rencananya bakal menjadi waduk hingga kini belum dibebaskan.
Irmansyah, Ketua RW 02 Kampung Bambu Kuning, mengatakan bahwa warga akan menyetop proyek jika dana pengganti tidak segera diberikan. Ia menyatakan, warga meminta bangunan dan tanah diganti sesuai besar kerugian.
Masalah pembebasan lahan sebenarnya termasuk persoalan klasik. Irwansyah berkata, proyek Waduk Marunda yang dimulai pada 2009 hingga kini belum selesai lantaran pembebasan lahan tak kunjung selesai.
Sebagian besar warga hanya menyayangkan ketidakjelasan proses ganti rugi gusuran. Penggusuran yang bertahap sering kali dimanfaatkan beberapa warga. “Warga yang abis digusur pindah ke RT yang besoknya bakal kena giliran digusur, ya biar dapet ganti rugi terus,” ujar Tumini, warga sekitar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika