REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak boleh lagi ada program basa-basi yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat secara nyata di 2014. Hal ini ditegaskan gubernur yang akrab disapa Jokowi ini kepada ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI di Jakarta.
"Saya tidak mau lagi tahun ini ada yang namanya program basa basi seperti proyek surat pertanggung jawabannya betul tapi manfaatnya tidak ada bagi masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/3).
"Misalnya guru tiap hari diklat saja walaupun sudah tahu, untuk apa? tanda tangan untuk honor. Di dinas lain juga sama, tolong mulai hari jangan lah diulang lagi, tolong diubah bukan zamannya lagi," mantan walikota Solo ini menegaskan.
Jokowi memberikan pengarahan kepada ratusan pejabat eselon III dan IV di bawah koordinasi Asisten Gubernur bidang Pembangunan dan Asisten Gubernur bidang Perekonomian di Balai Kota.
Menurut Jokowi, saat dirinya blusukan ke sekolah-sekolah di Jakarta untuk mengecek pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar dan jam belajar ternyata masih ada sekolah yang bobrok fasilitasnya.
"Di sekolah ada yang masih bobrok fasilitasnya. Padahal pas saya jadi wali kota solo anggarannya Rp 3,5 triliun. Sedangkan angaran di Dinas Pendidikan itu tidak kecil yaitu Rp 13 triliun hanya untuk satu dinas," ujar Jokowi.
Selain itu, dirinya juga tidak mau mendengar di sekolah masih ada filling kabinet didatangkan bertahun-tahun. "Ini enggak bener, secara prosedur surat pertanggung jawabannya benar tapi enggak manfaat, awas kalau masih ada tahun ini. Kursi masih baik malah beli lagi. Saya enggak mau masih ada itu lagi," kata Jokowi sedikit mengancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
