REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Calon anggota legislatif perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terkendala dukungan finansial yakni biaya untuk kampanye.
"Selain itu, juga terkendala oleh budaya patriarki yang masih kental di masyarakat," kata Ketua DPD PKS Kulon Progo, Hamam Cahyadi, di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan rendahnya minat perempuan untuk berpolitik dan keengganan menjadi calon anggota legislatif (caleg) berkaitan adanya anggapan biaya pemilu sangat mahal.
"Caleg perempuan terkendala daya dukung finansial. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2009, biaya pemilu sangat mahal. Banyak kader PKS yang maju pada Pemilu 2009 enggan mencalonkan kembali," kata Hamam.
Selain biaya kampanye mahal, kata Hamam, izin keluarga juga sangat mempengaruhi. Caleg perempuan harus mendapat izin dari suami dan keluarga.
Meski caleg memiliki basis massa yang kuat dan ahli dalam bersosialisasi di tengah masyarakat, izin keluarga merupakan hal utama.
Ia mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Kulon Progo masih menjunjung tinggi budaya patriarki dan mengedepankan pemikiran primordial bahwa perempuan menjadi politikus dan menjadi pemimpin adalah hal yang tabu.
"Masyarakat Kulon Progo menganggap politik itu ranahnya laki-laki. Itu masih kental di tengah masyarakat yang serba modern ini," kata Hamam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika