REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan demokratisasi di internal partai politik belum berjalan akibatnya parpol lebih banyak menjadi "event organizer" dalam pemilu.

Hal ini ditandai dengan pengelolaan yang tidak transparan dan ketidakjelasan dalam penetapan calon yang akan diusung.

Sebagai organisasi yangh berfungsi menempatkan kadernya dalam jabatan politik, penentuan calon tidak didasarkan mekanisme demokratis dalam internal partai.

"Partai politik kadang seenaknya saja, tiba-tiba ada selebritis diajukan, sementara sebelumnya dia bukan anggota atau kader partai," katanya mencontohkan.

Kondisi ini, menurut dia, juga didukung oleh sistem pemilu yang tidak jelas. Sistem pemilu semi distrik tersebut justru mengaburkan peran antara partai sebagai peserta pemilu dengan individu yang dicalonkan oleh partai politik.

Meski partai menyusun daftar calon nama, namun penetapan berdasarkan jumlah suara yang diraih calon. Akibatnya, calon seringkali berusaha dengan segala cara untuk menang. Tak heran bila sering terjadi politisi loncat partai atau parpol hanya sebagai cap politik saja.

Hal ini mengakibatkan peran representasi politik menjadi kabur. "Apakah partai yang mewakili konstituen ataukah anggota DPR. Akibatnya, partai politik dan calon terpilih hanya berperan melaksanakan perwakilan formal saja karena pemilu, sementara perwakilan subtantif atau sesungguhnya justru dilakoni masyarakat sipil," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika