REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan berbagai persoalan di daerah dari hasil koordinasi-supervisi (korsup) 2013. Hasil temuan menunjukkan adanya persoalan terkait sektor ekonomi.
"Pengelolaan tambang, APBD, dan pelayanan publik," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (28/2).
Temuan itu termasuk pemberian perizinan yang menunjukkan indikasi intransparansi dan belum berpihak pada rakyat. Di beberapa daerah salah satu hasil temuan memerlihatkan persoalan pada sektor pertambangan.
Menurutnya, masih banyak pengelolaan sektor tambang yang bermasalah dan tidak transparan. Termasuk pengelolaannya yang tidak demokratis. "(Juga) menguntungkan pemodal-pemodal, terutama asing," kata dia.
Dari persoalan itu, menurut Busyro, muncul konflik horizontal. Beberapa pun kepala daerah mengakui adanya persoalan serupa. "Ada korelasi konflik horizontal dengan kesalahan pengelolaan APBD dan atau sektor-sektor minerba dan sektor kebijakan publik yang lain," ujar dia.
Busyro mengatakan, ada beberapa kegiatan dalam korsup pencegahan pada 2014. Antara lain, pengamatan dan pengujian pada 129 pemerintahan, dari provinsi hingga ke tingkat daerah.
Langkah ini terkait dengan masalah yang menyangkut kepentingan nasional. "Yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan, pendapatan, dengan penekanan pada pengelolaan APBN/APBD," kata dia.
Ia menambahkan, terkait pengelolaan anggaran itu penekanannya ada pada APBD Perubahan (APBD-P). Terutama yang menyangkut penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, program korsup pencegahan juga menyoroti persoalan sektor pelaksanaan pelayanan publik. "Ini sektor-sektor yang ingin kami beri penekanan," ujar dia.
Busyro juga mengatakan, pengamatan dan pengujian akan dilakukan terhadap kantor pertanahan dan imigrasi. Karena pada sektor itu juga masih banyak persoalan.
Dengan adanya korsup ini, Busyro berharap, akan muncul desain rencana pembangunan daerah yang transparan. "Juga pro pada pemerakyatan atau demokratisasi di semua sektor APBD, pengembangan usaha, dan sektor tambang dalam arti luas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika