REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kasus penyadapan telepon pejabat Indonesia oleh intelijen Australia diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan komunikasi nasional. Sehingga kasus penyadapan yang merugikan kepentingan negara bisa diminimalkan.
Vice President Technology dan System Telkomsel, Ivan Cahya Purnama menyatakan penyadapan memang menjadi pekerjaan intelijen.Tak mengherankan jika Jerman yang memiliki tingkat keamanan komunikasi yang canggih bisa ditembus juga. Bila Jerman saja bisa ditembus, bukan hal sulit menembus Indonesia.
''Bagaimana kita mencegah sejak dini aksi penyadapan, atau tidak membiarkan orang lain mengintip kita, ini barangkali masalah pokoknya,'' ujar Ivan. Ia mengingatkan Indonesia yang sangat terbuka, rentan diintip orang luar. Apalagi sebagian besar orang Indonesia menggunakan layanan dengan data centre yang ada di luar Indonesia.
Dalam konteks ketahanan komunikasi nasional, Ivan berpendapat ada dua pendekatan yang bisa diterapkan. ''Apakah kita akan meniru model Cina yang sangat ketet dengan akses dari luar, atau model Jerman dengan meningkatkan keamanan jaringan dan internetnya,'' kata Ivan.
Dari dua model yang ada, ia menilai model Jerman dengan National Internetnya menjadi salah satu pilihan untuk ketahanan komunikasi kita. Bila model Cina yang menjadi pilihan, Ivan mempertanyakan apakah masyarakat sudah siap. ''Apa kita siap tak gunakan BBM, karena kebijakan pemerintah melarang BBM masuk Indonesia,'' kata Ivan memberi ilustrasi.
Bila model Jerman yang menjadi pilihan, perlu dikembangkan sistem enkripsi nasional dan data centre nasional. ''Enkripsi tak masalah. Kita memiliki kemampuan untuk membuat enkripsi secara nasional,'' katanya.
Bagaimana dengan server nasional? Ivan menyatakan kalau harus ada pengadaan baru, pemerintah mampu menyediakan dana yang diperlukan. '' Tahap awal bisa memanfaatkan data centre miliki Telkom,'' katanya.
Melalui program ini, komunikasi lembaga-lembaga pemerintah atau instansi strategis yang lain melalui mekanisme ini. ''Termasuk komunikasi menggunakan imel, jejaring sosial dan sebagainya,'' kata Ivan. Soal aplikasi pendukung, Ivan optimistis kita mampu membuat sendiri.
Dalam pandangan Ivan, dengan menerapkan enkripsi nasional dan data center nasional, tak mudah bagi pihak ketiga melakukan penyadapan. Karena tak sembarang orang bisa masuk ke jaringan atau membuka enkripsinya. Pasalnya jaringan bisa masuk kategori privat, bukan jaringan publik.
Setelah kalangan pemerintah, program serupa bisa diperluas ke ranah publik. ''Sehingga keamanan berkomunikasinya menjadi lebih terjamin,'' kata Ivan.
Indonesia, dalam pandangan Ivan terlalu terbuka. ''80 persen akses komunikasi kita menggunakan server dari luar. Imel atau jejaring sosial misalnya mayoritas menggunakan server AS. Kita tak tahu apakah mereka mengawasi server kita atau enggak,'' katanya.
Bila semakin banyak data-data dari Indonesia disimpan di server Indonesia, tentu saja tingkat keamanan akan lebih terkontrol. Kita juga banyak menggunakan aplikasi dari luar, sehingga orang luar lebih mudah melihat kita.
Ivan mengingatkan semua pihak perlu merintis suatu teknologi informasi nasionak, baik dari sisi device, network maupun aplikasinya. ''Agar orang luar tak mudah mengintip kita,'' kata Ivan.
Ujung dari semua itu adalah regulasi. Ivan mengingatkan perlu segera diterbitkan regulasi untuk menjadi payung bagi konsep internet nasional tadi. '' Sekarang kan belum ada regulasinya.Kita gak bisa paksa blackberry, facebook atau twitter pasang server di Indonesia,'' kata Ivan.
Menurut Ivan UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum menjangkau soal itu. ''Server misalnya, hanya untuk keperluan transaksi saja harus ada di Indonesia,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
