REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto mengatakan pemerintah akan memprotes Australia dan Selandia Baru apabila terbukti menyadap pembicaraan Presiden Joko Widodo.
"Jika memang terbukti, tentu kami akan membuat nota diplomatik untuk memprotes mereka," kata Menteri Tedjo seusai menjadi pembicara kunci dalam acara Orasi Kebangsaan II di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin.
Sebelumnya diberitakan, Australia dan Selandia Baru menyadap jaringan telepon genggam terbesar di Indonesia dan juga sistem telekomunikasi sejumlah negara kecil di Kepulauan Pasifik. Laporan ini muncul dari sejumlah dokumen yang didapatkan mantan kontraktor badan intelijen Amerika Serikat (AS), Edward Snowden
Menurut dia hingga saat ini pihaknya bersama Badan Intelijen Negara (BIN) masih melakukan pengkajian apa tujuan kemungkinan penyadapan itu.
"Ini sudah menjadi tugas intelijen, yang jelas itu memiliki niatan tidak baik," kata dia.
Sementara itu, Tedjo mengatakan dengan adanya kabar yang beredar mengenai penyadapan itu, Presiden mengaku merasa tenang karena tidak ada pembicaraan penting yang disadap.
"Tidak apa-apa wong saya tidak ngomong apa-apa," kata Tedjo menirukan ucapan Presiden Jokowi kepadanya.
Sementara itu, ia mengatakan, pemerintah segera membentuk Badan Cyber Nasional guna melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan.
"Akan membentuk Badan Cyber Nasional untuk melindungi secara nasional dari serangan-serangan cyber negara lain," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
