REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyayangkan adanya pihak tertentu yang cenderung menempuh jalan pintas dalam rekrutmen kader yang berasal dari partai politik lain.
"Sejumlah partai politik tertentu lebih memilih merekrut mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah dan anggota DPRD dalam melakukan kaderisasi internalnya," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Semarang, Senin (17/2).
Menurut Tjahjo, membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tidak sejalan dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat.
Karenanya, Tjahjo meminta seluruh jajaran PDIP untuk tetap memegang teguh disiplin partai. Serta menjaga soliditas dan terus bekerja di tengah masyarakat dan internal partai.
"Kami juga terus membenahi internal partai di dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan siap menentukan siapa kawan siapa lawan terkait dengan pola-pola kampanye hitam yang merusak demokrasi," katanya.
Ia pun mengaku, mulai mencermati bekerjanya skenario hitam terkait dengan kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Skenario itu tidak hanya bekerja dengan cara yang tidak demokratis. Tetapi juga skenario dengan menggunakan politik pemecah belah.
Yaitu, diawali dengan kerja oknum intelijen untuk melihat potensi konflik di internal partai. Potensi itu kemudian diperbesar melalui politik adu domba.
"Pada saat bersamaan dilakukan pendekatan pada tokoh-tokoh internal yang akan digalang dengan berbagai opsi," kata caleg DPR asal dapil Jawa Tengah I itu.
Tjahjo lantas menyebutkan beberapa nama kader PDIP yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin di sejumlah daerah. Antara lain Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), Risma (Wali Kota Surabaya), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).
"Mereka merupakan contoh dari para pemimpin yang sangat diperlukan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika