Ahad 16 Feb 2014 22:59 WIB

Marzuki Tolak Pelemahan Lembaga Penegak Hukum

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Muhammad Hafil
Marzuki Ali
Foto: antara-M. agung rajasa
Marzuki Ali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie menolak jika ada upaya untuk melemahkan aparat penegak hukum dengan cara apapun. Justru, menurut dia, harus ada upaya memperkuat aparat penegak hukum.

Semua lembaga penegak hukum harus kita perkuat. Tidak boleh ada satu pun lembaga penegak hukum yang kita lemahkan," ujar dia, selepas acara diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad (16/2). Ia mencontohkan, aparat kepolisian harus diperkuat. Begitu pun dengan kejaksaan.

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Marzuki, harus turut mendorong penguatan kepolisian dan kejaksaan. Ia mengatakan, KPK juga tidak bisa berjalan sendirian untuk melakukan penegakkan hukum. Khususnya tentu pemberantasan korupsi. Menurut dia, KPK juga mempunyai kendala. "Dari sekian ribu kasus, berapa kasus yang bisa dibuka KPK," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki mengatakan, harus ada upaya untuk memperkuat aparat penegak hukum lainnya. Ia melihat kepolisian dan kejaksaan perlu mempunyai peran yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia melihat negara merugi jika aparat penegak hukum tidak berjalan dengan baik. "Rugi negara bayar jaksa, polisi. Biaya besar untuk penegakkan hukum. Jadi semua harus kita perkuat," kata dia.

Dugaan pelemahan aparat penegak hukum muncul setelah adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dan KUHP. Banyak kalangan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, bahkan aparat penegak hukum itu sendiri, mengkritik isi RUU tersebut. Mengenai isi RUU tersebut, Marzuki enggan memberikan penilaian. "Silahkan ahli hukum masuk komentar, berikan masukan, itu bagus untuk kita. Tidak ada keinginan, apalagi dari saya pribadi, ada pelemahan," ujar dia.

Panitia Kerja (Panja) di DPR tengah membahas RUU KUHAP dan KUHP itu. Namun, Marzuki tidak terlalu optimis pembahasannya akan rampung pada periode masa jabatan DPR saat ini. Selain mendekati masa reses, anggota dewan pun disibukkan dengan aktivitas kampanye jelang pemilihan umum. "Saya tidak yakin itu selesai," ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement