REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan setidaknya akan ada tiga kota yang segera menyusul membangun fasilitas kereta api bandara, yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang.
"Untuk akses ke bandara, selain Medan, Padang, dan Jakarta nanti menyusul Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Semua kota yang punya potensi itu akan kita dorong dan kembangkan," kata Bambang saat melakukan tinjauan kesiapan jalur Railbus Stasiun Padang-Bandara Internasional Minangkabau, di Kota Padang, Rabu.
Sebelumnya, rencana pembangunan fasilitas kereta api bandara yang sudah berjalan antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang dan Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Sementara fasilitas kereta api Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, sudah beroperasi.
Bambang mengatakan kereta api bandara ini akan menjadi pilihan masyarakat untuk ke bandara yang dituju dengan pilihan waktu tempuh yang jauh lebih cepat ketimbang menggunakan kendaraan pribadi atau bus.
Ia menjelaskan pembangunan fasilitas kereta api bandara untuk Bandara Adisucipto di Yogyakarta masih menunggu pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk di Semarang, saat ini masih dirancang sekaligus pemindahan terminal baru Bandara Achmad Yani. Sementara di Surabaya sudah dilakukan studi banding atas kerja sama dengan investor dari Korea Selatan.
"Kita kerjakan secara bertahap," ujar Bambang.
Menurut Bambang, Kementerian Perhubungan tidak hanya mendorong pembangunan fasilitas kereta api bandara tetapi juga jalur kereta api sebagai transportasi masal. "Kereta api di semua kota akan kita kembangkan, Kota-kota yang sudah punya potensi jalur rel itu akan dihidupkan lagi," kata Bambang.
Hal ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi target pada 2015 agar setiap ibu kota di Indonesia memiliki sistem angkutan umum masal. Sedangkan untuk daerah yang belum memiliki potensi jalur rel kereta api akan didorong untuk membangun fasilitas bus seperti transjakarta di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika