REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PDI Perjuangan menyiapkan skenario kepemimpinan nasional dalam menghadapi pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Skenario kepemimpinan nasional (pimnas) PDI Perjuangan disusun dengan mencermati berbagai persoalan bangsa dan negara beberapa bulan ke depan, khususnya akibat wibawa negara yang merosot, ancaman krisis ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang makin mengkhawatirkan," kata Sekjen Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Semarang, Senin (3/2).
Tjahjo yang pada pemilu anggota legislatif, 9 April 2014, ikut memperebutkan kembali kursi DPR RI periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal) mengemukakan bahwa makin memburuk ketiga faktor tersebut, semakin berat tantangan pimpinan nasional ke depan.
Gelagat dinamika politik internal dan eksternal, kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014, akan menjadi pertimbangan partainya dalam menentukan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli mendatang.
Dinamika politik internasional terkait dengan ketegangan di kawasan Laut China Selatan dan masa depan dunia di Pasifik, kata Tjahjo, juga menjadi pertimbangan terhadap pentingnya pimpinan nasional yang kuat, ideologis, dan mendapatkan dukungan legitimasi yang kuat dari rakyat.
"Atas dasar tersebut, maka sejak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III yang dilaksanakan pada bulan September 2013, PDI Perjuangan sudah menyiapkan suatu konsepsi pimpinan nasional," kata Ketua Umum DPP KNPI periode 1990--1993 itu.
Pria kelahiran Kota Surakarta itu menegaskan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus mendapatkan dukungan solid dan kuat dari PDI Perjuangan yang didukung oleh kursi yang cukup signifikan di DPR RI.
"Atas dasar hal tersebut, maka siapa pun yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, dipastikan akan siap menjalankan mandat rakyat," kata Tjahjo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika